Kabid PBB Dispenda Terancam Dicopot

SIDAK : Wali Kota Rahmat Effendi berbincang dengan salah satu masyarakat yang sedang mengurus keperluan di Dispenda, kemarin. Risky/RADAR BEKASI

SIDAK : Wali Kota Rahmat Effendi berbincang dengan salah satu masyarakat yang sedang mengurus keperluan di Dispenda, kemarin. Risky/RADAR BEKASI

POJOKSATU.id, BEKASI – Ini peringatan bagi pejabat di lingkungan Pemkot Bekasi yang tidak disiplin masuk kerja. Karena mengetahui salah satu Kabid di Dispenda tidak ada di ruangan, Wali Kota Rahmat Effendi merekomendasikan agar pejabat tersebut di-nonjobkan.

Awalnya, wali kota hendak mengikuti rapat evaluasi RPJMD di ruang visual gedung kantor Dispenda. Sebelum masuk ke ruangan, pria yang akrab disapa Pepen ini melakukan Sidak pelayanan di kantor Dispenda.

Di sana, dia berdialog dengan masyarakat tentang proses pelayanan. Di kesempatan sama, wali kota mendapat keluhan dari salah seorang masyarakat. Warga tersebut sedang mengurus surat mutasi balik nama surat tanah. Namun dia mengaku tidak mendapatkan jawaban memuaskan di bagian pelayanan PBB.

Karena mendapat komplain masyarakat, wali kota langsung memanggil Kabid PBB dan BPHTB, M. Khoiruddin. Namun ternyata sang Kabid tidak berada di ruangan. Mendengar Kabid tak ada di ruangan, wali kota langsung meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Rayendra Sukarmadji melakukan evaluasi terhadap posisi Kabid PBB dan BPHTB.

”Kita tidak akan memelihara bagi pejabat publik yang tidak bekerja membantu program wali kota dan wakil wali kota. Dengan melalaikan tugas dan tanggung jawab, membuat pelayanan kepada masyarakat terganggu. Ada pemohon mau balik nama/mutasi di SPPT yang sejak lama, tetapi tidak mendapatkan kepastian dari petugas pelayanan publik. Oleh sebab itu, kinerja pejabat tersebut harus dievaluasi,” ucapnya.

Ketika ditanya sanksi apa yang akan diberikan pada Khoiruddi, Pepen mengatakan, ”Silahkan tanya pada BKD saja.”

Sementara itu, Kepala Bidang Kepegawaian pada BKD Ahmad Shovie saat dihubungi Radar Bekasi melalui pesan singkat tidak memberikan respons.

Sementara itu, Kepala Dispenda Aan Suhanda mengatakan, pihaknya meminta agar Kabid PBB dan BPHTB diganti. Sebelumnya, kata dia, yang bersangkutan tidak mengikuti apel karena datng jam 09.00.

”Ya Kabid PBB & BPHTB (M. Khoiruddin) sudah sering kita berikan arahan terkait kedisiplinan pada tugas, dan kinerja. Namun demikian yang bersangkutan tetap melakukan perbuatan yang tercela. Sehingga membuat pelayanan publik tergannggu. Dan hal ini dari kesalahannya akan diselesaikan pada majelis kode etik. Jadi nanti keputusannya pada hasil majelis kode etik,” pungkasnya. (and)

Feeds

WARGA MENOLAK SSA : Spanduk penolakan Sistem Satu Arah (SSA) yang mengatasnamakan Forum RW dan LPM Kelurahan Depok Jaya terpasang di sisi Jalan Nusantara Raya, kemarin malam. Foto : Ahmad Fachry/Radar Depok

Warga Depok Jaya Tolak Sistem Satu Arah

POJOKJABAR.com, DEPOK – Sistem satu arah (SSA) yang diujicoba Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, mulai diprotes. Keladinya, jalan searah tersebut dinilai …