F-Demokrat : Kota Bekasi Butuh Dewan Transportasi

TURBA : Anggota Fraksi Demokrat, Arwis Sembiring (duduk) dua dari kanan mendesak pemerintah untuk segera membentuk Dewan Tranportasi. DOK/RADAR BEKASI

TURBA : Anggota Fraksi Demokrat, Arwis Sembiring (duduk) dua dari kanan mendesak pemerintah untuk segera membentuk Dewan Tranportasi. DOK/RADAR BEKASI

POJOKSATU.id, BEKASI- Dampak dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak atau BBM kerap dijadikan alasan utama atas kenaikan tarif angkutan umum oleh para supir Angkutan Kota (Angkot). Dan dalam setiap penetapan harga kenaikan, tanpa dilalui musyawarah dan kesepakatan dari pemerintah. Oleh karena itu, gagasan munculnya dewan transportasi Kota Bekasi dianggap sebagai solusi untuk melerai kontroversi kenaikan tarif angkutan umum secara tiba-tiba.

Anggota Fraksi Demokrat Kota Bekasi, Arwis Sembiring menilai kenaikan BBM kerap memicu kenaikan harga tarif angkutan. Namun diakuinya, kenaikan tersebut tanpa didasari oleh mufakat bersama yang kemudian mendapat pengesahan dari pemerintah.

“Kenaikan biasanya terjadi pagi hari setelah diumumkannya kenaikan BBM. Tetapi, anehnya tarif tersebut diedarkan oleh kelompok atau koperasi angkutan umum. Semestinya semua kenaikan tarif atas dasar keputusan pemerintah, sehingga masyarakat tidak dirugikan dengan kenaikan tersebut,” ujar pria yang juga sebagai pengusaha angkot ini.

Dewan Transportasi (DT), kata dia, merupakan kebutuhan yang harus ada disetiap daerah, tidak terlepas Kota Bekasi yang dianggap bagian dari kota Metropolitan yang terdapat ribuan angkot. Namun, segala kebijakannya hanya berlandaskan dari kacamata Organda dalam penentuan tarif sewanya. “Dewan Transportasi wajib dibentuk karena dinilai menjadi kebutuhan daerah. Ekses dari pembentukan DT sangat memungkinkan melahirkan kebijakan-kebijakan yang tepat dan tidak merugikan masyarakat,” tuturnya.

Dijelaskan Arwis, bahwa Dewan Transportasi Kota Bekasi merupakan lembaga multi stakeholder yang mengurus pengembangan masalah transportasi lokal. Lembaga tersebut juga mesti mendapat dukungan dengan sebuah regulasi Peraturan Daerah sebagai pijakan dasar untuk mengawal transportasi lalu lintas dan angkutan jalan, Kereta Api, Sungai dan Danau. “Di tingkat provinsi sudah terbentuk, kenapa tidak untuk di Kota Bekasi,” kata dia.

Dirinya menjelaskan komponen yang mengisi DT Kota Bekasi meliputi akademisi dari perguruan tinggi, pakar transportasi, pengusaha angkutan, pengguna jasa transportasi, Lembaga Swadaya Masyarakat, awak angkutan, Dinas perhubungan dan kepolisian. (sar)

Feeds