Ganti Rugi Tak Sesuai, Silakan ke Pengadilan

ilustrasi

ilustrasi

POJOKSATU.id, CIKARANG PUSAT – Masyarakat yang tidak terima dengan ganti rugi penggusuran lahan dipersilakan mengajukan proses hukum ke pengadilan. Hal itu disampaikan oleh Deputi IV Bidang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI, Budi Mulyanto.

“Jika masyarakat tidak setuju bisa maju ke pengadilan,” katanya usai menghadiri acara sosialisasi Undang-undang Pertanahan di Aula KH Noer Alie, Komplek Pemkab Bekasi,beberapa waktu lalu.

Dia mengatakan, pengembangan sarana kepentingan umum sangat diperlukan oleh pembangunan daerah. Dengan demikian masyarakat juga akan mendapatkan reward berupa manfaat positif dari pembangunan tersebut.

Dalam pengadaan tanah itu, lanjut Budi, ada empat tahap yang mesti dilakukan oleh pemerintah. Sesuai dengan amanat Pasal 13 UU nomor 2 tahun 2012, pengadaan tanah diselenggarakan dengan empat tahapan penting yaitu tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil.

“Jadi ada prosesnya dalam pengadaan tanah,” terangnya.
Dia menambahkan, tahapan perencanaan diselenggarakan oleh pihak yang mempunyai kepentingan dalam keperluan lahan tanah. Tahapan persiapan menjadi tanggung jawab dan kewenangan pihak pemerintah provinsi atau gubernur, dan tahapan pelaksanaan penyerahan hasil menjadi tugas dan tanggung jawab dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Pengadaan tanah juga dibagi dalam empat jenis yaitu skala besar, kecil tanah, dalam keadaan mendesak dan pengadaan tanah langsung,” sambungnya.

Dalam pembangunan sarana kepentingan umum, pihak swasta tetap bisa dilibatkan dengan catatan ada penggantian dari pemerintah. Misalnya dalam pembangunan jalan tol, proses pengadaan tanah oleh negara dan dikerjakan oleh pihak swasta.

Hal itu biasanya terjadi dengan pertimbangan proses percepatan pembangunan. Sehingga, setelah pembangunan selesai, pemerintah hanya membayarkan biaya pembangunan oleh swasta atau pun dalam bentuk saham.

“Sesuai dengan Perpres nomor 30 tahun 2015, pembangunan bisa dilakukan oleh pihak swasta tapi kemudian harus dibayar oleh pemerintah atau di-share dalam bentuk saham,” papar Budi.

Sementara itu, anggaran dalam pengadaan lahan sendiri bisa bersumber dari APBN maupun APBD dengan disesuaikan pada aturan Menteri Keuangan atau Menteri Dalam Negeri. (mas)

Feeds