Uang Kompensasi Bau Minta Dinaikkan

Print

POJOKSATU.id, BEKASI- Jumlah uang kompensasi yang diberikan pada warga di sekitar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang dinilai tidak sebanding dengan dampak negatif yang diterima masyarakat. Maka itu, warga melalui LPM Ciketingudik mendesak agar ada kenaikkan uang kompensasi.

Selama ini, uang kompensasi yang diberikan pada tiap kepala keluarga terdampak seharusnya Rp300 ribu yang dibayarkan per tiga bulan. Namun uang itu tidak utuh diterima warga. Dari uang Rp300 ribu, dipotong untuk dana pembangunan Rp100 ribu dan uang administrasi Rp10 ribu. Sehingga, tiap warga hanya mendapatkan jatah Rp190 ribu saja. Karena dianggap tidak adil, maka warga meminta peningkatan uang kompesasi sebesar Rp600 ribu per triwulan.

Ketua LPM Ciketingudik Tajiri mengatakan, masyarakat Bantargebang yang berdekatan dengan TPST menerima dampak buruk. Karena tidak sebanding dengan dampak yang diterima, maka warga empat kelurahan meminta kenaikan uang kompensasi bau. Tajiri mengaku sudah mengajukan usulan kenaikan uang kompensasi tersebut pada Pemkot. Namun hingga saat ini belum ada respon dari Pemkot Bekasi.

“Kita mengajukan kenaikan typing fee sebagai masyarakat yang terkena dampak dari sampah. Pasalnya masyarakat di sekitar TPST merasakan dampaknya, seperti air yang kurang layak, bau sampah yang membuat masalah kesehatan. Oleh sebab itu, masyarakat empat kelurahan sepakat meminta kenaikan uang kompensasi. Ini pernah kita ajukan sejak 2014 lalu. Namun hingga saat ini belum ada respon,” ucapnya pada Radar Bekasi.

Menurut Tajiri, typing fee yang diberikan Pemprov DKI Jakarta sebesar
Rp 47 miliar. Dari total dana itu masuk ke APBD sebesar Rp26 miliar dan Rp21 miliar sebagai uang kompensasi. Sambungnya, warga tidak mempermasalahkan sebagian besar typing fee masuk dalam APBD.

“Tentu kita sebagai masyarakat mendukung kebijakan pemerintah. Tetapi pemerintah juga bisa mendengar aspirasi masyarakat yang terkena dampak dari sampah. Seperti air yang sulit, sumur artesis yang masih kurang layak. Jadi kita sebagai masyarakat meminta pemerintah lebih memikirkan masyarakat Bantargebang. Sebab apabila anggaran tersebut semua dialokasikan untuk wilayah bantargebang, kita pikir semua permasalahan yang ada di sini sudah selesai semua,” ucapnya.

Terpisah Kepala BPKAD Yayan Yuliana membenarkan apabila typing fee yang diberikan Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 47 miliar. Dana itu, kata dia, dibagi dua. Yakni untuk kompensasi masyarakat Rp 21 miliar, dan untuk APBD sebesar Rp 26 miliar.

“Memang hal ini sudah menjadi kebijakan pemerintah, dan anggaran tersebut untuk pembangunan di Kota Bekasi. Tetapi apabila memang masyarakat mau ada kenaikan, masyarakat bisa mengajukan proposal. Dan tentunya butuh proses untuk menanggapi proposal itu,” tutupnya.  (and)

Feeds