Polres Akan Hentikan Pemolisian Wartawan

Print

POJOKSATU.id, BEKASI – Kepolisian Resort Bekasi Kota mengakui baru mengetahui ada nota kesepahaman (MoU) Dewan Pers dengan Polri tahun 2012 No.01/DP/MoU/II/2012 dan No. 05/II/2012 terkait penyelesaian pemberitaan.
Karena itu akan menghentikan perkara pencemaran nama baik yang dilaporkan Ketua DPC PAN Bekasi Utara dengan terlapor wartawan Randy Yasetiawan Priogo.

“Saya juga baru mengetahui adanya MoU Dewan Pers dan Polri terkait penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan pemberitaan. Saya mengucapkan terima kasih sudah diingatkan,” kata Kasatreskrim Kompol Ujang Rohanda saat ditemui di ruang kerjanya.

Ujang menjelaskan, bahwa kasus seperti ini bisa menjadi pelajaran berharga, karena jurnalis memiliki MoU tersendiri yang berkaitan dengan penyelesaian masalah pemberitan antara wartawan dengan narasumber.

“Nanti kita pelajari MoU tersebut. Apabila ini memang bukan ranah kepolisian, kita akan tutup kasus pelaporan pencemaran nama baik. Selanjutnya kita akan arahkan pelapor untuk menempuh jalur melalui Dewan Pers,” tuturnya.

Keterangan Ujang disampaikan menyusul sikap Harian Radar Bekasi yang tegas menolak wartawannya bernama Randy Yasetiawan Priogo dipanggil sebagai saksi dalam kasus pencemaran nama baik. Perkara tersebut dilaporkan Ketua DPC PAN Bekasi Utara Iriansyah karena keberatannya dalam pemberitaan di Radar Bekasi berjudul ’’DPC Bekasi Utara Sebut Pimpinan DPD Masa Bodo,” edisi 18 Februari 2015.

Dalam kesempatan itu, Radar Bekasi menyerahkan surat keberatan pemanggilan serta UU Pers No.40 tahun  1999 dan MoU Dewan Pers-Polri tahun 2012 yang diterima Wakasat Reskrim AKP Dedy Iskandar. Dedy dan jajarannya mengaku tidak mengetahui ada nota kesepahaman Dewan Pers-Polri terkait pemberitaan.

Saat bersamaan, kuasa hukum Randy, Rury Arief Rianto, berharap pihak kepolisian bersikap bijak dan tidak melanjutkan perkara pencemaran nama baik tersebut. Kalau tetap melanjutkan perkara tersebut, dipastikan hal itu sebagai upaya mengkriminalisasi pers.

’’Kalau nanti Randy masih dipanggil lagi karena perkara pencemaran nama baik, ini jelas bentuk kriminalisasi pers,’’ tandasnya.
Terpisah, Wakil Ketua Dewan Pers Margiono menyesalkan Reskrim Polresta Bekasi Kota tidak mengetahui adanya nota kesepahaman Dewan Pers-Polri tahun 2012 tentang Perlindungan Kemerdekaan Pers.

’’Ini aneh sekali. Masa penyidik di tingkat Polresta Bekasi Kota tidak mengetahui adanya MoU tersebut. Nota kesepahaman itu kan sudah ditandantangani sejak tahun 2012 oleh Kapolri saat itu untuk menyelesaikan permasalahan  terkait pemberitaan,” kata Margiono saat dihubungi Radar Bekasi, kemarin.

Margiono menambahkan, pihaknya tidak habis pikir kalau kepolisian setingkat Polres Bekasi Kota dan berada di bawah naungan Polda Metro Jaya sampai tidak mengetahui adanya nota kesepahaman itu.  Apalagi Kota Bekasi adalah kota yang bertetangga dengan ibu kota. Bisa dibayangkan kalau Polres yang jauh dari ibu kota seperti di Papua.

’’Jaraknya dekat loh dengan Jakarta. Aneh saja. Kalau Polresnya ada di pedalaman Papua yang jauh dari ibu kota, mungkin saya bisa maklumi. Tapi ini perwira dari Jakarta kan banyak yang ke Bekasi. Masak, masih tidak tahu juga ada MoU Dewan Pers dengan Polri,” ujarnya dengan nada tinggi.

Margiono juga menegaskan pihaknya akan mendesak Polri dan Mabes Polri untuk melakukan pengecekan ke Polresta Bekasi Kota terkait ketidaktahuan perwiranya tentang MoU Dewan Pers dengan Polri. ’’Bahaya ini kalau belum tahu. Bisa-bisa habis profesi Jurnalis di Bekasi,” tandas pria yang juga Ketua Umum PWI Pusat itu.

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Suwarjono juga menyesalkan ketidak tahuan pihak Polresta Bekasi Kota akan adanya Mou Dewan Pers dan Polri, sehingga menimbulkan permasalahan baru dengan dipolisikannya wartawan Radar Bekasi oleh Politisi PAN, terkait berita yang ditulisnya.

’’Andai saja pejabat di Polresta Bekasi Kota mengetahui MoU yang sudah berjalan selama tiga tahun, tentunya di saat ada masyarakat melaporkan wartawan karena ketidaksukaan berita yang ditulisnya, pihak kepolisian pasti bisa mengarahkan ke Dewan Pers untuk penyelesaianya,” ujarnya.

Sudah tentu, tambah Suwarjono, kalau dari awal pihak kepolisian mengetahui MoU tersebut, pasti tidak akan terjadi pemanggilan kepada Randy. Karena menurutnya, permasalahan yang timbul karena pemberitaan itu adalah ranah Dewan Pers bukan ranah kepolisian. (dat)

Feeds