Proyek Kabel PLN Jangan Asal Gali

DEMO : LSM GMBI mendatangi Pemkot, PLN dan DPRD memprotes proyek galian kabel PL1N. RISKY/RADAR BEKASI

DEMO : LSM GMBI mendatangi Pemkot, PLN dan DPRD memprotes proyek galian kabel PL1N. RISKY/RADAR BEKASI

POJOKSATU.id, BEKASI-  Proyek galian kabel PLN di beberapa wilayah Kota Bekasi memang kerap memancing protes warga. Masyarakat kecewa karena pihak kontraktor  dinilai merusak infrastruktur yang ada. Hal itu pula yang disampaikan ratusan anggota LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), kemarin.

Mereka melakukan demo di tiga lokasi berbeda. Yakni, Pemkot PLN dan juga kantor DPRD. “Kita menjalankan fungsi kontrol terhadap kegiatan yang ada di Kota Bekasi, dan juga sudah berkomunikasi dengan pihak pelaksana pengerjaan tersebut. Kita ingin pekerjaan pemasangan kabel tersebut cepat diperbaiki. Namun demikian yang dilakukan mereka malah kita dilaporkan ke polisi dengan tuduhan pemerasan, dan premanisme,” ucap Ketua GMBI Kota Bekasi Zakaria.

Sementara itu, Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi Hany Sys mengaku sudah menampung aspirasi dari GMBI terkait dengan proyek kabel PLN.

“Dari pihak Binamarga dalam audensi juga sudah melakukan peneguran pada pelaksana proyek.  Dan ke depan kita juga akan melakukan pertemuan dengan PLN, dan pelaksana, supaya permasalahan yang diresahkan masyarakat bisa ada solusi,” ucapnya.

Terpisah, Manajer Area PLN  Bekasi, Moch Andy Adchaminoerdin menepis tudingan jika proyek kabel merusak infrastruktur. Menurutnya proyek kabel PLN dilakukan untuk memperbaiki pelayanan pada pelanggan.

“Oleh sebab itu, dengan penambahan kabel tersebut gunanya untuk mengantisipasi gangguan listrik di Kota Bekasi. Dan memang untuk saat ini belum diperbaiki. Tapi akan diperbaiki dalam waktu dekat ini, dan selesai pada Akhir bulan April mendatang. Kita juga nantinya akan memanggil pihak pelaksana agar melakukan kegiatan lebih baik,” pungkasnya.

Terpisah, salah satu kontraktor PLN, Edy menilai, jika ada LSM yang tidak murni melakukan kontrol. Kata dia, LSM tersebut bukan melakukan fungsi kontrol melainkan meminta jatah.

“Kalau fungsi kontrol tidak menarget harga, dan mereka datang minta uang sekian dikasih seadanya marah. Apa itu namanya fungsi kontrol kan bukan.  Oleh sebab itu, polisi pun wajib memberikan perlindungan kepada masyarakat,” ucapnya. (and)

Feeds