Wartawan Bekasi Dikriminalisasi, Ini Kata PWI dan Dewan Pers

Berita terbaru, berita terkini, Randy Yasetiawan

Randy Yasetiawan

POJOKSATU.id, BEKASI – Upaya kriminalisasi wartawan Bekasi yang dilakukan melalui laporan pencemaran nama baik yang dilaporkan Ketua DPC PAN Bekasi Utara Iriansyah semakin nyata. Pasalnya, polisi telah merespon laporan itu dengan menjadwalkan pemanggilan wartawan.

Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menilai langkah politisi PAN itu salah alamat dan bertendensi upaya mengkriminalisasi pers.

Ketua Umum PWI Pusat Margiono mengungkapkan terkait sengketa pemberitaan maupun tugas jurnalistik, tidak tepat kalau laporannya menempuh jalur hukum.

’’Kalau terkait pemberitaan, ya gunakan jalur hak jawab, bukan lapor polisi begitu,’’ ungkap Margiono seraya meminta yang bersangkutan terlebih dahulu melaporkannya ke Dewan Pers.

Margiono menambahkan, mekanisme keberatan narasumber terkait pemberitaan bisa ditempuh dengan menggunakan hak jawab terlebih dahulu.

’’Jadi tidak bisa langsung main lapor polisi,’’ imbuh Margiono saat dihubungi Radar Bekasi, kemarin.

Kepolisian, sambung Margiono, juga tidak bisa begitu saja memproses laporan pencemaran nama baik yang terkait karya jurnalistik. Selain cara kerja wartawan dilindungi UU Pers, ada Memorandum of Understanding (MoU) antara Dewan Pers dengan Polri yang diteken Kapolri Jenderal Timur Pradopo pada 9 Februari 2012 lalu.

Isi MoU itu antara lain, lanjut Margiono, apabila terjadi tindak pidana yang berkaitan dengan pemberitaan pers, maka penyelesaiannya harus mendahulukan UU Pers No.40 tahun 1999. ’’Dewan Pers bisa menjadi saksi ahli di sana,’’ cetusnya.

Kalau kepolisian menerima pengaduan berkaitan pemberitaan pers, tambah Margiono, dalam proses penyelidikan dan penyidikannya harus berkonsultasi dengan Dewan Pers.

’’Dewan Pers memberi kajian dan saran pendapat secara tertulis kepada polisi, pemberitaan semata-mata melanggar Kode Etik Jurnalistik atau tidak,’’ papar Margiono yang juga menjabat sebagai wakil ketua Dewan Pers.

Terpisah, anggota Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers Nezar Patria mengungkapkan, laporan pencemaran nama baik yang dilaporkan politisi PAN di Bekasi itu ada tendensi upaya ke arah kriminalisasi pers.

’’Bisa saja ada tendensi ke arah sana (kriminalisasi pers). Pelaku ingin menggunakan kekerasan dan membungkam pers,’’ tandas Nezar yang juga ketua Komisi Hubungan Antarlembaga dan Hubungan Luar Negeri Dewan Pers.

Senada dengan Dewan Pers, Rury Arief Riyanto dari LBH Putih menilai bila kepolisian memaksakan memproses laporan yang menimpa wartawan Radar Bekasi menjadi pencemaran nama baik, akan menjadi preseden buruk bagi kalangan jurnalis di Bekasi.

’’Terkait sengketa pers sudah jelas aturannya menggunakan UU Pers dan MoU Dewan Pers dengan Polri. Kalau ini tetap dilanjutkan merupakan bentuk upaya kriminalisasi pers,’’ pungkasnya.

Sebelumnya, Polresta Bekasi Kota menjadwalkan pemanggilan wartawan Radar Bekasi Randy Yasetiawan Priogo, Kamis 9 April besok, sebagai saksi dalam kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Ketua DPC PAN Bekasi Utara Iriansyah pada 27 Februri 2015 silam.

Sementara itu, pada 19 Februari 2015 atau sembilan hari sesudah pelaporan tersebut, Randy dianiaya sejumlah orang di sebuah tempat di Jalan Serma Marzuki, Margajaya, Bekasi.

Menurut pengakuan Randy, saat kejadian penganiayaan itu, di lokasi hadir pula Ketua DPC PAN Bekasi Utara Iriansyah dan ketua DPD PAN Kota Bekasi Faturahman. Randy langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polresta Bekasi. Kini, dua pelaku sudah mendekam di tahanan Polresta Bekasi Kota dan satu pelaku lainnya masih buron.

(dat/zar)

Feeds