Pengelola Parkir Besqi Langgar Perda

DIPANGGIL : Komisi C DPRD Kota Bekasi berencana akan memanggil pengelola parkir Bekasi Square (Besqi).RISKY/RADAR BEKASI

DIPANGGIL : Komisi C DPRD Kota Bekasi berencana akan memanggil pengelola parkir Bekasi Square (Besqi). RISKY/RADAR BEKASI

POJOKSATU.id, BEKASI – Menyikapi soal parkir di Bekasi Square (Besqi), DPRD berbeda dengan Dinas Perhubungan (Dishub). Jika Dishub terkesan lunak dengan pengelola parkir di sana, Komisi C justru memiliki sikap jelas. Komisi yang membidangi soal pendapatan itu menilai pihak pengelola parkir Besqi telah melanggar Perda.

Pelanggaran ini karena pihak pengelola parkir tidak menetapkan batas tarif maksimal. Demikian dikatakan Sekretaris Komisi C Enie Widhiastuti. Enie menjelaskan, dengan adanya Perda No.5 Tahun 2011 tentang parkir, semua perparkiran baik yang dikelola oleh pihak pemerintah Kota Bekasi, atau pun pihak swasta, harus mengikuti aturan tersebut. Yakni harus ada tarif maksimal.

“Semua manajemen parkir, harus ada tarif maksimal, agar masyarakat tidak merasa dirugikan, karena membayar parkir kendaraan yang tinggi,” paparnya.

Karena itu, Komisi C akan memanggil pihak pengelola parkir Besqi dan Dishub. Dasar pemanggilan itu karena ada dugaan pelanggaran Perda serta berpotensi merugikan masyarakat.

“Pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi, harus bersikap tegas sehingga tidak ada perusahaan perusahaan yang membandel,” cetus politisi PDIP ini.

Lebih jauh, Enie menjelaskan, dengan permasalahan tersebut, pihak parkir Bekasi Square bisa dikenakan sanksi kurunan 6 bulan penjara, atau pun denda Rp60 juta, sesuai dengan peraturan daerah.

“Pemanggilan ke dua belah pihak akan dilakukan pada hari Senin esok (13/4). Dimana terlebih dahulu dilakukan peneguran, terhadap pihak parkir, untuk bisa mengikuti perda dan ada tarif batas maksimal. Seperti parkir lain, karena benar-benar sudah menyalahi aturan,” paparnya.

Dia juga meminta pengawasan harus dilakukan, khususnya Dinas Perhubungan terkait perparkiran.  Enie khawatir masih ada pengelola yang melakukan pelanggaran serupa.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi, Supandi Budiman mengaku memang belum ada penentuan tarif parkir yang dikelola pihak swasta yang diatur dalam Perwal. Kendati demikian dia berharap pihak swasta tetap mengikuti penentuan tarif parkir yang diatur dalam perda.

“Tarif parkir harus sesuai dengan kemampuan masyarakat,” paparnya.

Ia mengatakan, dengan hal tersebut, pihak Dishub Kota Bekasi akan melakukan pengontrolan ke lapangan dan menegur pihak mal serta pihak manajemen parkir. (ian)

Feeds