Lagi, RE Ogah Tanggapi Konflik DPP

SALAMI : Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi ketika menyambut kedatangan dan menyalami istri Presiden Kelima, Abdurahman Wahid, Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid di sela-sela perayaan cap gomeh di Kota Bekasi. Pepen mencoba komitmen ogah mengomentari lebih jauh terkait konflik DPP.IVAN/GOBEKASI

SALAMI : Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi ketika menyambut kedatangan dan menyalami istri Presiden Kelima, Abdurahman Wahid, Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid di sela-sela perayaan cap gomeh di Kota Bekasi. Pepen mencoba komitmen ogah mengomentari lebih jauh terkait konflik DPP.IVAN/GOBEKASI

POJOKSATU.id, BEKASI– Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Bekasi, Rahmat Effendi kekeuh pada pendiriannya yang enggan mengomentari apalagi sampai mengurusi dan terlibat konflik yang tengah terjadi di DPP Golkar. Hal itu, dibuktikan dia ketika Radar Bekasi mencoba mengkonfirmasi soal putusan PTUN yang mengabulkan permohonan kubu ARB.

Orang nomor satu Kota Bekasi ini menegaskan lebih baik mengurusi Kota Bekasi dari pada memikirkan kisruh yang terjadi di DPP. “Biarkan saja itu urusan pusat. Saya lebih baik memperhatikan Kota Bekasi karena masih banyak yang harus dibenahi. Soal konflik DPP saya menyerahkan hal itu kepada proses hukum,” katanya kepada Radar Bekasi.

Mengomentari, kubu Agung Laksono yang tetap mengklaim Munas Ancol sebagai DPP Golkar yang sah, Rahmat Effendi menuturkan semua tergantung pendapat masing – masing kubu. “Ya itu terserah pendapat merekalah. Semua kan sudah ada proses hukumnya, ikuti saja sampai benar-benar apa hasilnya nanti,” ujarnya.

Sementara itu, kader Golkar Kota Bekasi yang mengklaim kubu Agung Laksono, Rosihan Anwar menuturkan jika melihat dari segi hukum Golkar kubu Agung Laksono sudah sah. Terlebih, sejak awal kubu Agung Laksono sudah melakukan kegiatan di kantor DPP Golkar.

Menurutnya, dia mengacu terhadap putusan Menkumham, Yasonna Laoly yang menggugurkan DPP kubu ARB dan mensahkan kubu DPP Agung Laksono sebagai Golkar yang sah. Sementara itu, kata dia, menanggapi hasil putusan sela PTUN bukan mengembalikan Golkar kepada kepengurusan hasil Munas Riau. “Menkumham sudah membatalkan SK lama.
Jadi kalau mengaku SK Riau (yang berlaku saat ini) berarti Golkar hidup di dalam masa lalu.” pungkasnya. (sar)

Feeds