Sinkronisasi Perizinan Antar Instansi Dianggap Perlu

Edi Supriadi

Edi Supriadi

POJOKSATU.id, CIKARANG PUSAT – Soal pengendalian dan pengawasan perizinan di Kabupaten Bekasi menjadi masalah yang tak kunjung selesai. Masing-masing dinas yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin kerap dituding tidak menjalankan fungsi pengawasan dengan baik.

Akibatnya, banyak jenis usaha ataupun perusahaan skala besar yang menyalahi perizinan seolah diabaikan. Padahal, masing-masing dinas yang mengeluarkan izin memiliki tanggung jawab dalam hal pengendalian sekaligus pengawasan.

Kepala Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Bekasi, Edi Supriadi menilai perlunya sinkronisasi kewenangan perizinan dari tiap instansi pemerintahan. Termasuk soal pengelolaan perizinan.

Menurut dia, hingga saat ini kepengurusan perizinan masih ditangani oleh PNS yang memiliki kapasitas jabatan fungsional umum. Hal itu kata Edi menajdi suatu persoalan dalam hal penerbitan perizinan.

“Cuma kalau jabatan fungsional umum ini kan terbatas pada pendidikan, kompetensi kemudian keahlian dan kewenangan,” katanya.

Menurut Edi, dalam hal penerbitan perizinan, semestinya dipegang oleh PNS dengan jabatan fungsional khusus. Jika sudah demikian, ia merasa yakin kalau pelayanan perizinan bakal meningkat.

Namun untuk memenuhi hal itu diperlukan adanya perubahan formasi jabatan bagi PNS. Perubahan itu seperti pada proses rekrutmen yang harus disesuaikan dengan latar belakang pendidikan yang bersangkutan.

“Yang mengurus izin lokasi sarjana planologi, yang ngurusin izin limbah sarjana lingkungan hidup, yang ngurus prinsip penanaman modal sarjana ekonomi, yang ngurusin IMB itu sarjana teknik sipil,” bebernya.

Sedangkan jika perizinan disebut sebagai alat pengendalian, maka seharusnya dikendalikan oleh dua sistem.

“Satu sistem pengendalian berdasarkan kewenangan teknis, satu berdasarkan kewenangan keahlian. Karena ruang ini terbatas,” katanya. (neo)

Feeds