Setiap Tahun Kabupaten Bekasi Setor Rp75 Triliun

jabar1

SETOR PAJAK : Ribuan perusahaan berdiri di Kabupaten Bekasi, namun untuk pajak dari perusahaan tersebut disetor ke pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta. ILUSTRASI/ARIESANT/RADAR BEKASI

POJOKSATU.id – Kabupaten Bekasi dikenal sebagai daerah yang memiliki kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara. Namun sayangnya, keuntungan dari terkenalnya daerah ini tidak bisa dinikmati oleh warganya.

Pasalnya, setiap tahun Kabupaten Bekasi menyumbangkan pendapatan dari sektor pajak penghasilan Badan Usaha mencapai Rp75 triliun ke pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta. Pajak tersebut dibayarkan oleh seluruh perusahaan yang berdiri di Kabupaten Bekasi namun memiliki kantor pusat di Jakarta.

Sementara dari jumlah nilai pajak Badan Usaha itu, Kabupaten Bekasi justru tidak ikut merasakannya.

“Di kita Rp75 triliun lebih pajak penghasilan perusahaan yang ada di Bekasi masuk ke pemerintah DKI Jakarta, dan ada yang masuk pusat,” ungkap Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Muhyidin, ketika ditemui di ruangannya, Rabu (1/4).

Dia menjelaskan, banyaknya perusahaan yang melakukan aktivitas produksi menjadi salah satu penunjang bagi pemerintah untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Akan tetapi, karena beberapa perusahaan yang ada memiliki kantor pusat di luar wilayah Kabupaten Bekasi, maka pajak yang disetorkan disesuaikan dengan lokasi kantor pusat perusahaan berada.

Menurut Muhyidin, pemerintah daerah sebelumnya sempat meminta agar Kabupaten Bekasi mendapat bagian dari pajak Badan Usaha yang disetorkan. Namun kata dia, upaya itu terbentur Undang-undang.

“Kita pernah juga minta lima persen saja dari pajak yang keluar itu tapi tidak bisa karena Undang-undangnya seperti itu,” terangnya.

Dengan demikian, dipastikan selama Undang-undang tersebut belum dirubah, Kabupaten Bekasi hanya bisa gigit jari. Karena potensi PAD senilai lebih dari Rp75 millar hilang keluar dari wilayahnya. Padahal, dengan berdirinya beberapa cabang perusahaan industri yang melakukan kegiatan produksi, pemerintah daerah setempat akan terbebani.

Beberapa beban yang kini dihadapi pemerintah daerah seperti persoalan tempat tinggal warga pendatang, ketenagakerjaan, limbah dan lingkungan, mempersiapkan infrastruktur hingga melayani kesehatan masyarakat yang terus bertambah.

Menurut Muhyidin, perubahan Undang-undang setoran pajak penghasilan bisa diubah. Namun upaya itu harus didukung oleh seluruh daerah yang memiliki nasib serupa dengan Kabupaten Bekasi.

“Karena daerah yang punya banyak perusahaan kan tidak saja di Bekasi, wilayah lain juga ada perusahaan perkebunan dan lainnya,” ujarnya. (mas)

Feeds