Terkuak! Mendagri Bahtiar Akhirnya Angkat Suara Perihal Iwan Bule

Komjen Pol Mochammad Iriawan./Foto: Istimewa

Komjen Pol Mochammad Iriawan./Foto: Istimewa

POJOKJABAR.com, BANDUNG– Polemik diangkatnya Sekretaris Utama (Sestama) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Komjen Pol Mochamad Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat masih terus bergulir.

Hal itu terjadi karena diduga dia masih berstatus anggota Polri aktif.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengatakan, saat ini Iriawan sudah tidak aktif berdinas di Kepolisian.

Baca:

 

Jabatannya sebagai Sestama Lemhanas membuat statusnya sebagai anggota Polri otomatis berubah menjadi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Pak Iriawan saat ini adalah JPT Madya sebagai Sestama Lemhanas, maka tentu yang bersangkutan tidak lagi dinas aktif dalam lembaga kepolisian,” ujar Bahtiar kepada¬†JawaPos.com, Rabu (20/6).

Pelantikan Iwan Bule menimbulkan kontroversi terkait statusnya. Kemendagri pun memberikan penjelasan. (dok. Puspen Kemendagri)

Bahtiar menuturkan, JPT di lingkungan pemerintah tertentu dapat diisi oleh prajurit TNI atau Kepolisian setelah mengundurkan diri dari dinas aktif. Hal itu tertuang dalam Pasal 109 dan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 serta Pasal 157 dan Pasal 159 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, dan telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003.

Terkait desakan agar Iwan Bule sapaan akrab Iriawan mengundurkan diri dari Kepolisian, Bahtiar menilai hal itu tidak perlu dilakukan. Sebab telah diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2002. Dalam pasal itu disebutkan bahwa jabatan struktural instasi sipil dapat diduduki oleh Anggota TNI dan Polri tanpa dialihkan statusnya menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Adapun instansi sipil yang dimaksud seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Departemen Pertahanan, Sekretariat Militer Presiden, Badan Intelijen Negara (BIN), Lembaga Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Dewan Ketahanan Nasional, Badan SAR Nasional, dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

“Kenapa tidak mengundurkan diri? Selain penjelasan di atas, hal tersebut sesuai amanat Pasal 9 PP Nomor 21 Tahun 2002 bahwa terhadap penugasan TNI/Polri pada instansi tertentu tidak perlu alih status menjadi PNS,” tegasnya.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan itu, Bahtiar menyebut Iriawan layak diangkat menjadi Pj Gubernur Jawa Barat. Sebab jabatannya sebagai Sestama Lemhanas membuat mantan Kapolda Metro Jaya itu tidak dinas aktif lagi di Kepolisian.

“Karena Sestama Lemhanas adalah JPT Madya maka Pak Iriawan memenuhi syarat diusul sebagai Pj Gubernur Jabar sebagaimana amanat Pasal 201 Ayat (10) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016,” pungkasnya.

(sat/jpc/pojokjabar)

 


loading...

Feeds