KPU Kota Bandung: Partisipasi Pemilih Pilkada Serentak 2018 Terancam Turun

Ilustrasi

Ilustrasi

POJOKJABAR.com, BANDUNG – Tanggal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 sepuluh hari setelah lebaran. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung khawatir angka partisipasi masyarakat menurun.

Berbeda dengan Pilgub Jabar di mana pemilih bisa mencoblos di setiap kabupaten/ kota, untuk Pilwalkot Bandung, pemilih tentu harus berada di Kota Bandung.

“Kami khawatir warga Kota Bandung masih di kampung halaman,” ujar Ketua KPU Kota Bandung Rifqi Alimubarok, Selasa (12/12/17). Karenanya, lanjut Rifki, pihaknya akan melakukan sosialisasi yang lebih gencar dengan media, dan dengan Pemerintah Kota ( Pemkot) Bandung, dalam hal ini dengan Diskominfo dan Humas Setda Kota Bandung.

“Kami akan selalu mengingatkan masyarakat untuk segera kembali ke Kota Bandung, agar bisa melaksanakan haknya dalam menentukan suara,” tegasnya.

Peran partai politik (parpol) pun sangat berpengaruh. Menurut Rifki, dengan mengusung pasangan calon yang baik dan program-program yang pas dengan keinginan masyarakat akan mendongkrak animo masyarakat untuk memilih.

“Karena, pemilih Kota Bandung kan sudah cerdas. Ketika mereka memilih, yang dilihatnya bukan partai, tapi figur dan program yang dibawanya,” papar Rifqi Sementara itu, Peneliti Pemilu dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Sri Nuryanti menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus memanfaatkan dengan baik keberadaan media sosial.

“Hampir semua masyarakat memiliki akses terhadap media teknologi informasi melalui smartphone. Istilahnya KPU harus menarik suara generasi zaman now,” kata Sri yang juga mantan anggota KPU RI ini seusai mengisi Seminar Jurnal Bawaslu di Universitas Padjadjaran, Selasa (12/12).

Pada penyelenggaraan Pilgub Jabar 2003 tingkat partisipasi masyarakat sebesar 86,19 persen. Kemudian pada Pilgub Jabar 2008 angka partisipasi masyarakat turun menjadi 67,31 persen.

Angka partisipasi pemilih kembali turun pada penyelenggaraan Pilgub Jabar 2013 sebesar 63,85 persen. Pemanfaatan media sosial tidak akan menjadi masalah selama sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak mengganggu independensi KPU.

“Kerja sama dengan sejumlah akun populer di media sosial seperti di Instagram, Twitter, dan Facebook bisa dimanfaatkan untuk menyosialisasikan Pilgub Jabar 2018,” terangnya.

Jika sudah begitu, sosialisasi akan lebih maksimal dan sasarannya bisa tersampaikan kepada pemilih asal Jabar yang banyak. Selain itu, penuelenggara pemilu harus fokus mengenai kerentanan praktik money politic yang bisa mengancam demokrasi di Jawa Barat. Isu ini pun harus mendapat dukungan dari calon kepala daerah.

(RBD/bbb/mur/pojokjabar)


loading...

Feeds