Nasib 2.000 Tenaga Kerja Honorer di Pemkot Cimahi Menggantung

Ilustrasi

Ilustrasi

POJOKJABAR.com, CIMAHI – Tenaga kerja honorer di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi, sepertinya harus menunda impiannya menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sebab, Pemerintah Daerah tidak diperbolehkan mengangkat tenaga honorer menjadi ASN secara langsung.

Itu tertera dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN. Selain itu, dalam aturan terbaru, yakni PP Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen ASN ditegaskan bahwa pemerintah daerah hanya mengatur soal manajemen saja.

Saat ini jumlah tenaga kerja yang berstatus honorer di Cimahi sebanyak 2.200 orang. Mereka Bekerja sebagai tenaga pendidik, kesehatan, pemerintahan dan lainnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Cimahi, Hardjono, mengatakan, dengan adanya peraturan tersebut membuat pihaknya tak mampu berbuat banyak untuk mengangkat langsung tenaga honorer menjadi ASN.

“Kita patuhi peraturan pemerintah pusat karena, tidak bisa diganggugugat. Kebijakannya dipusat, kita hanya menjalankan saja,” kata Hardjono kamis (7/12/17).

Akan tetapi, dalam hal ini pemerintah daerah sebetulnya masih membutuhkan tenaga honorer terutama di bidang Kependidikan. Hardjono mengaku, pihaknya dilematis terkait permasalahan tenaga honorer ini.

“Kita tidak bisa menutup mata tentang kebutuhan tenaga honorer. Faktanya sampai sekarang Pemkot Cimahi masih melibatkan para honorer. Kita bukannya tidak mau mengupayakan, tapi aturan pusatnya kita tidak bisa melakukan pengangkatan,” tuturnya.

Sementara itu, terkait tenaga honorer di bidang Pendidikan, saat ini Cimahi masih kekurangan tenaga pengajar di tingkat Sekolah Dasar.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cimahi, Dikdik Suratno Nugrahawan. Mengatakan, di Cimahi rata-rata pihak sekolah mempekerjakan tenaga guru honorer. Itu pun masih kurang.

“Jelas untuk tenaga pengajar pasti butuh, soalnya yang ada sekarang baru ditingkat sekolah dasar,” ujarnya.

Dalam tenaga kependidikan, lanjut Dikdik, kebutuhan atau kekurangan guru mencapai 400 orang, itu hanya untuk jenjang pendidikan dasar saja.

“Kami sudah koordinasi dengan pihak sekolah. Rata-rata memang mereka mempekerjakan tenaga honorer untuk membantu baik dalam kegiatan belajar mengajar maupun di keorganisasian,” tandasnya.

(RBD/gat/pojokjabar)


loading...

Feeds

Obrolan Bersama Pojokjabar Tentang Pilbup Bogor di Graha Pena, Kamis (14/12/2017)

Pilbup 2018 di Mata Kader PDIP

POJOKJABAR.com, BOGOR– Sejumlah tokoh di Kabupaten Bogor yang ramai di media soal bursa pencalonan cabup/cawabup, dipertemukan Pojokjabar.com di Graha Pena …