Bawaslu Jabar Gandeng Kejati dan Polda Cegah Pelanggaran di Pilgub Jabar 2018

ILUSTRASI

ILUSTRASI

“Dalam gelar perkara akan ditentukan, apakah memenuhi unsur pidana pemilu atau hanya pelanggaran administrasi. Jika pelanggaran administrasi, kami yang menangani. Tapi jika terdapat unsur pidana pemilu, langsung diproses melibatkan kepolisian dan kejaksaan,” paparnya.

Meski begitu, sambung Harminus, sesuai aturan perundang-undangan, pelaporan dibatasi waktunya hingga 7×24 jam. Jika pelaporan disampaikan melebihi batas waktu yang ditentukan tersebut, laporan tersebut dianggap kedaluwarsa atau dianggap gugur.

Masih di tempat yang sama, Asisten Bidang Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejati Jabar Katarina Endang Sarwestri menilai penting penanganan tindak pidana pemilu demi terciptanya Pilgub Jabar 2018 yang berkualitas.

Menurutnya, pilkada yang jujur, adil, dan transparans menjadi harapan seluruh masyarakat. Oleh karenanya, kata dia, tak salah jika pemerintah tiga kali merevisi undang-undang pemilu dama kurun waktu 2015-2017.

“Melalui Sentra Gakkumdu, kami menyamakan persepsi dalam menangani setiap pelanggaran pemilu di waktu yang sangat dibatasi. Tapi, dengan waktu yang sangat terbatas, kami berharap hasilnya maksimal,” pungkasnya.

(RBD/bbb/pojokjabar)


loading...

Feeds

Pepen-Tri

Pepen-Tri Dilantik 20 September

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka pengumuman dan usul pengesahan pengangkatan pasangan calon …
Seribu Rasa

Seribu Rasa Hadir di Bekasi

RESTORAN Seribu Rasa membuka cabang ke-9 di kawasan Summarecon Bekasi, tepatnya di JalanBulevar Timur Blok VA nomor 25, seberang Summarecon …