Ratusan Warga Pendatang di Kota Cimahi Terjaring Operasi Yustisi

ILUSTRASI:

ILUSTRASI:

POJOKJABAR.com, CIMAHI – Sebanyak 128 warga pendatang di Kota Cimahi terjaring kegiatan pengendalian administrasi kependudukan. Mereka yang terjaring dalam kegiatan tersebut rata-rata tidak bisa menunjukan identitas.

128 pendatang itu tercatat di di dua kelurahan, 53 pendatang di Kel. Citeureup, 75 di Kel. Padasuka.

Kepala Seksi Pindah Datang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cimahi, Dennyla Hermawan, mengatakan kegiatan operasi yustisi tersebut dilakukan sejak Selasa, hingga Kamis (11-13/7). Dengan sasaran rumah kontrakan dan tempat-tempat indekost.

“Ini kita lakukan agar tidak ada lagi warga yang tidak memliki identitas Cimahi. Jadi nggak disebut penduduk ilegal,” kata Dennyla, kemarin.

Menurut dia, sejauh ini tingkat kesadaran masyarakat pendatang dinilai masih rendah dalam hal administrasi kependudukan. Padahal, pihak Pemerintah tidak mempersulit dalam hal pembuatan indentetias.

“Saya harap, warga pendatang yang belum membuat Kartu Identitas Penduduk Musiman (Kipem), segara menyelesaikan administrasinya, karena ini untuk kepentingan bersama,” imbaunya.

Ia melanjutkan, sebetulnya membuat Kipem di Kota Cimahi sangatlah mudah dan tidak dipungut biaya. Untuk persyaratnya adalah, KTP asal, KK asal, foto 2×3.

“Jadi, jangan dibiarkan hal-hal seperti ini dibiarkan,” ujarnya.

Ia pun menjelaskan, Kipem akan berlaku selama satu tahun dan tidak dapat diperpanjang. Disarankan, jika ingin menetap di Kota Cimahi, warga pendatang yang sudah tinggal satu tahun lebih agar membuat KTP Cimahi, dengan menyertakan surat pindah.

“Kami mendorong warga pendatang segera mengurus administrasi kependudukannya. Sementara yang terjaring harus langsung membuat Kipem,” pungkasnya.

(gat).



loading...

Feeds