Kanwil Dirjen Pajak Jabar II Targetkan Pajak Rp 34 Triliun

Ilustrasi Pajak

Ilustrasi Pajak

POJOKJABAR.com, BANDUNG – Kantor Wilayah Dirjen Pajak Jabar II menargetkan pendapatan pajak industri sebesar Rp 34 triliun. Untuk mewujudkannya, pihak Dirjen Pajak meminta bantuan Pemerintah Provinsi untuk menyisir potensi pajak yang belum tergali, seperti di wilayah Karawang-Bekasi.

Demikian disampaikan Kepala Kanwil DJP Jabar II, Adjat Jatnika kepada wartawan di Gedung Sate, Jalan Diponegoro Kota Bandung, kemarin.

“Kalau tidak dibantu Pemda, susah kami meningkatkan pajak,” katanya.

Adapun bantuan yang dialamatkannya pada Pemprov Jabar adalah meminta data-data perusahaan yang berdomisili di Bekasi dan Karawang, sebagai langkah antisipasi ada perusahaan dan industri yang luput dari pengawasan.

Contohnya, kesesuaian jumlah pajak dari perusahaan yang harus dibayarkan berdasarkan data dari pemprov.

“Jadi kita punya data enak datang ke perusahaan, data dari Pemda segini kenapa bayar pajaknya kecil?,” tuturnya.

Hal itu dirasa perlu untuk digali lebih dalam mengingat tingkat kepatuhan SPT perusahaan dan industri sejauh ini baru 50%. Meski pada 2016 lalu pendapatan pajak yang diraih sudah mencapai Rp25 triliun, tahun ini pihaknya menambah target pendapatan sebesar Rp 34 triliun.

Dia mengakui sejauh ini pelaporan SPT oleh industri yang tersebar di kawasan Bekasi dan Karawang sudah sangat baik. Namun kadang-kadang ada pendirian perusahaan atau pabrik baru yang tidak terjaring oleh pihaknya.

“Ada usaha baru yang sudah (izin) ke sini (Pemprov) tapi ke saya belum,” katanya.

Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Jabar Iwa Karniwa memastikan pihaknya siap membantu DJP Jabar II dalam menyisir potensi pajak di wilayah Bekasi dan Karawang.

Data yang dibutuhkan tersebut menurutnya berada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Menurutnya memberikan data pada DJP sendiri sudah dilakukan pihaknya secara rutin mengingat Pemprov juga berkepentingan dana bagi hasil pajak baik dari pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai yang didapat.

“Kami akan melaporkan data-data perusahaan yang mengajukan perizinan ke DPMSPTSP,” tuturnya.

Iwa memastikan permintaan data tersebut tidak perlu berbentuk nota kesepahaman antara pihaknya dengan DJP.

Karena sebelumnya pihaknya sudah berkontribusi dalam pendataan pajak penghasilan karyawan baik PPN maupun PPH 23 di bagian keuangan Pemprov Jabar.

Dukungan data tersebut juga rencananya akan diberikan pada DJP Jabar I dan Jabar III yang berlokasi di Bandung Raya dan Bogor.

“Sekarang ditindaklanjuti dengan data sektor swasta,” pungkasnya.

(bbb)


loading...

Feeds

KOMPAK: APJ (kiri) saat bersilaturahmi ke Ketua NU Kabupaten Bogor, Romdoni (tengah).

APJ Minta Restu Ketua NU Kabupaten Bogor

POJOKJABAR.com, BOGOR – Bakal calon Bupati Bogor, Alek Johan Purnama (APJ), terus bersilaturahmi terutama kepada para tokoh. Sebelumnya, APJ mengunjungi …