Kinerja Aparatur Pemkot Cimahi Dirasa Kurang Greget

Tingkat akuntabilitas dan kinerja aparatur pemerintah Kota Cimahi dinilai masih kurang. Bedasarkan laporan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Tingkat akuntabilitas dan kinerja aparatur pemerintah Kota Cimahi dinilai masih kurang. Bedasarkan laporan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

POJOKJABAR.com, CIMAHI – Tingkat akuntabilitas dan kinerja aparatur pemerintah Kota Cimahi dinilai masih kurang. Bedasarkan laporan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) 2016, oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), rata-rata nilai kinerja Pemerintah Kota Cimahi hanya mendapatkan predikat (CC) dengan nilai 50,27.

Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Cimahi, Muhammad Yani, mengatakan predikat CC sebenarnya merupakan peningkataatan, jika dibandingkan dengan 2015 yang hanya mendapat predikat C dengan nilai 48.12.

“Jadi 2015 itu Cimahi memang hanya mendapat C, sekarang naik sedikit menjadi CC. Sekarang kita sedang menyusun untuk 2017,” ujarnya.

Menurut dia, Pemerintah Kota Cimahi diberikan catatan oleh Menpan agar menyinkronkan Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana pembangunan jangka pendek (RPJP) dengan masing-masing SKPD.

Saat ini, sudah membentuk tim di tiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan tim tingkat kota yang terdiri dari Bappeda bagian organisasi dan inspektorat, sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas dan kinerja aparatur pemerintah Kota Cimahi.

“Tanggal 27 April 2017, kami juga meminta narasumber dari Menpan untuk memberikan semacam bimbingan dan pembinaan kepada kami,” ucapnya

Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi, Setda Kota Cimahi, Untung Udiyanto, menambahkan, ada beberapa parameter yang menjadi bahan penilaian. Pertama  perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kerja, evaluasi internal dan capaian kerja.

Namun diakuinya, kelemahannya dari perencanaan, karena ada beberapa yang tidak singkron antara RPJMD dengan kegiatan di masing-masing SKPD.

“Itu terjadi karena kurangnya pemahaman dari perangkat daerah, jadi belum menyajikan yang sesuai harapan,” kata Untung.

Dikatakan Untung, pendampingan dari Menpan pada 27 April merupakan momentum tepat untuk melakukan perbaikan, terutama dalam penyusunan RPJMD baru.

“Kebetulan Cimahi itu ada Wali Kota baru, otomatis akan membuat RPJMD baru, sesuai dengan visi misinya,” ucapnya.

Dalam LHE SAKIP 2016, hanya ada dua Kabupaten/Kota yang meraih predikat A yakni Kota Bandung dan Kabupaten Banyuwangi, 10 Kabupaten/Kota lainnya mendapatkan predikat BB, 57 Kabupaten/Kota mendapatkan predikat B, 199 Kabupaten/ Kota berpredikat CC, 193 Kabupaten/ Kota berpredikat C, dan masih ada 14 Kabupaten/Kota berpredikat D.

(gat)

~ Aparatur Pemerintah ~

 


loading...

Feeds