Terlalu… Lambang Kabupaten Bandung Jadi Tutup Drainase

Para pengguna trotoar melintasi salah satu tutup drainase berlogo Pemda Bandung. Lambang daerah itu bukan seperti nama-nama pesohor yang bisa diinjak-injak seperti dilantai trotoar Hollywood.

Para pengguna trotoar melintasi salah satu tutup drainase berlogo Pemda Bandung. Lambang daerah itu bukan seperti nama-nama pesohor yang bisa diinjak-injak seperti dilantai trotoar Hollywood.

POJOKJABAR.com, KABUPATEN BANDUNG – DPRD Kabupaten Bandung menyayangkan pemasangan bak kontrol di trotoar sepanjang Jalan Raya Soreang, menggunakan lambang Kabupaten Bandung. Padahal, lambang daerah itu sangat sakral karena melambangkan ikatan suatu daerah secara histori, filosofi, sosial budaya dan simbol pemersatu masyarakat dan pemerintah daerah harus diinjak-injak oleh pejalan kaki.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Yayat Hidayat mengatakan, logo pemerintah daerah adalah sesuatu hal yang sakral. Bahkan bisa dikatakan sebagai bagian dari lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), meskipun memang posisinya tetap dibawah lambang negara. Dengan dipakai sebagai tutup bak kontrol selokan dan berada dibawah tentu saja bisa dikatakan merendahkan atau melecehkan wibawa pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bandung.

“Ini benar-benar keterlaluan, kok bisa yah lambang daerah dijadikan tutup bak kontrol selokan. Lambang daerah itu bukan seperti nama-nama pesohor yang bisa diinjak-injak seperti dilantai trotoar Hollywood. Ini suatu yang sakral dan harus dijaga, bukan malah direndahkan,” ujar Yayat, Rabu (26/10/2016).

Yayat mengatakan, pihaknya kecewa dengan pembuatan tutup bak kontrol berlogo Kabupaten Bandung tersebut. Seharusnya, kata dia, pihak pemborong dan juga bagian perencanaan dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga bisa lebih jeli menyaring rencana suatu pembangunan. Karena kecerobohan bagian perencanaan dan konsultan pembangunan, kata dia, lambang daerah sendiri dijadikan tutup bak kontrol drainase.

“Saya bingung, sebenarnya mereka itu bekerja apa tidak yah. Kok perencanaan seperti itu bisa lolos dan sudah selesai dibangun,” ujarnya.

Seharusnya, menurut dia, bagian perencanaan di PU Bina Marga, atau siapapun yang akan menggunakan lambang daerah. “Lebih dulu lihat aturannya, penggunaan logo atau lambang daerah ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 77 tahun 2007 tentang Lambang Daerah. Salah satu poinnya menyebutkan, jika lambang daerah berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan, simbol atau lambang daerah ini, dikukuhkan dalam Peraturan Daerah (Perda) setempat,” bebernya.

Sedangkan, untuk penempatan atau pemasangannya pun ada aturannya. Seperti di instansi-instansi pemerintahan, sekolah dan lainnya. Kalaupun dipasang di tempat lain, posisinya harus lebih tinggi dibanding logo swasta atau institusi non pemerintah.

Salah seorang tokoh masyarakat Kabupaten Bandung, Tarya Witarsa mengaku terkejut dengan penggunaan lambang daerah pada bak kontrol drainase di trotoar tersebut. Karena menurutnya, sebuah lambang itu, tidak hanya sekadar gambar tapi memiliki makna. Yakni makna historis, idiologis, sosial budaya masyarakat.

“Lambang itu memiliki makna sakral yang harus dihormati, dihargai. Karena itu bukan hanya sebatas gambar saja. Sebagai warga Kabupaten Bandung, jelas saya tersinggung, dan saya yakin siapapun akan tersinggung,” ucapnya.

Tarya menyayangkan tindakan ceroboh yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bandung. Ia mengatakan, jika ingin mempromosikan lambang atau daerahnya, rasa-rasanya masih banyak media lain yang lebih pantas dan layak. Atau jika ingin membuat tutup bak kontrol itu lebih menarik perhatian, kenapa tidak memilih gambar lain yang lebih menarik. (apt)

 


loading...

Feeds