Ternyata Drainase Kota Bandung Masih Kuno

Petugas berusaha menyedot air genangan banjir setelah hujan lebat mengguyur di Jalan Pasteur, Kota Bandung, Senin (24/10). Akibat  kejadian tersebut, kemacetan terjadi di sepanjang ruas jembatan layang Pasupati yang mengarah ke kawasan pasteur

Petugas berusaha menyedot air genangan banjir setelah hujan lebat mengguyur di Jalan Pasteur, Kota Bandung, Senin (24/10). Akibat kejadian tersebut, kemacetan terjadi di sepanjang ruas jembatan layang Pasupati yang mengarah ke kawasan pasteur

 POJOKJABAR.com, BANDUNG – Pakar Tata Kota dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Denny Zulkaidi menilai masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan Pemerintah Kota Bandung, untuk mengatasi banjir. Karena sampai saat ini, ia belum melihat adanya masterplan sarana dan prasarana drainase untuk Kota Bandung.

“Terakhir itu ada masterplan di Bandung Urban Development Project (BUDP) di awal tahun 1980-an. Tapi, sampai saat ini belum ada lagi tuh masterplan drainase untuk kota Bandung,” katanya saat dihubungi, Senin (24/10/2016).

Menurutnya, masterplan dibutuhkan karena perubahan Kota Bandung sudah signifikan jika dilihat dari infrastruktur dan tata kota. Dengan demikian, Pemerintah Kota Bandung harus membuat masterplan drainase baru dan menyeluruh, lengkap dengan pendekatan ekologinya. Seperti, menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH).

“Kalau dilihat rencana tata ruang berapa persen yang sudah terbangun, ya itulah yang dipakai itungan mengukur berapa lebar drainase untuk setiap ruas jalan yang diperlukan, atau berapa banyak sumur resapan biopori, dan ruang hijau untuk meresapkan air,” katanya.

“Jadi, bukan hanya pendekatan struktural membuat drainase yang besar saja, tapi sangat penting juga melihat dari sisi ekologi, yakni menyiapkan pula Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai resapan air. Pasti perubahannya cukup signifikan untuk mengurangi limpahan air ke drainasenya,” jelasnya.

Denny menyebutkan, perkembangan Kota Bandung dilihat dari presentase Ruang Terbuka Hijau dengan ruang terbangun sangat tidak seimbang, bahkan jauh dari UU penataan ruang no 26 tahun 2007.

Dalam UU itu, menurut Denny, standar minimum RTH harus sebesar 20% dari luas total wilayah yang dimiliki sebuah kota. “RTH yang ada di Kota Bandung datanya belum ada yang akurat. Ada versi yang menyebut baru 6% (menghitung pengelolaan yang di bawah dinas saja), ada juga yang bilang baru 11%, belum divalidasi. Tapi yang jelas masih jauh dari standar,” katanya.


loading...

Feeds