Pejabat Cimahi yang Terlibat Pungli Tidak Akan Langsung Dipecat, tapi…

Walikota Cimahi, Atty Suharti menyalami para kepala sekolah usai pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan struktural kepala sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi di Aula Kantor Pemerintah Kota Cimahi, Jl. Rd. Demang Hardjakusuma, Jumat (21/10).

Walikota Cimahi, Atty Suharti menyalami para kepala sekolah usai pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan struktural kepala sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi di Aula Kantor Pemerintah Kota Cimahi, Jl. Rd. Demang Hardjakusuma, Jumat (21/10).

POJOKJABAR.com, CIMAHI -Pemerintah Kota Cimahi tidak akan langsung melakukan pemecatan terhadap kepala sekolah yang melakukan pelanggaran berupa pungutan liar (pungli). Sanksi terhadap pelanggaran akan diberikan sesuai mekanisme yang berlaku.

Hal itu disampaikan Walikota Cimahi, Atty Suharti ditemui usai pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan struktural dan kepala sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi di Aula Kantor Pemerintah Kota Cimahi, Jl. Rd. Demang Hardjakusuma, Jumat (21/10/2016).

“Sesuai aturan saja. Pertama teguran, kalau tetap seperti itu lagi sanksi. Kalau sudah keterlaluan, ya sudah cut jabatannya. Itu bukan hanya untuk kepala sekolah saja. Tapi seluruh PNS. Itu aturannya sudah begitu, kami kan selalu mengikuti aturan,” ujarnya.

Atty Suharti mengaku selalu mengimbau kepada seluruh PNS untuk tidak melakukan praktek pungli dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Termasuk kepada setiap elemen dari dunia pendidikan.

“Kami selalu mengingatkan, mengimbau kepada Disdik agar selalu mengawasi praktek pungli. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh pemerintah kota Bandung bisam menjadi semacam peringatan buat semua. Karena memnag pada dasarnya semua pungli itu tdk boleh dilakukan,” katanya.

Namun ia membantah jika disebut tidak bisa tegas. Pasalnya, di tahun ini, Pemkot sudah memberikan hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian secara tidak hormat sebagai PNS diberikan kepada HS, PNS golongan II/a di Dinas Pekerjaan Umum dan ESP, PNS golongan III/b di Sekretariat Daerah Kota Cimahi.

“Penegakan aturan yang lemah akan berpengaruh terhadap kinerja individu, yang selanjutnya melemahkan kinerja kelompok dan bermuara terhadap pelemahan kinerja pemerintah kota,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Cimahi, Harjono mengungkapkan, di tahun 2017 ini, pemerintah Kota Cimahi sudah memberhentikan tiga kepala sekolah SMP, dan 9 kepala sekolah SD.

“Itu dicabut jabatan kepala sekolahnya, bukan karena pungli, tapi karena masa tugas kepala sekolah sudah habis.

Ia menjelaskan, aturan masa kerja kepala sekolah itu selama 4 tahun, jika kinerjanya baik, maka ditambah menjadi 8 tahun sampai 12 tahun.

Sementara itu, terkait pelantikan yang dilakukan pada,  Jumat (21/10/2016), Harjono menyebut pemkot melantik 85 kepala SD dan 4 orang pejabat struktural.

“ini kepala sekolah SD yang dilantik, karena yang SMP sudah kmarin bulan Juni. Kalau SMA kan kebijakannya ditarik ke Provinsi,” terangnya. (bbb)


loading...

Feeds