Kepala Sekolah di Bandung ‘Nakal’, Pemprov Jabar Malah Bungkam

Ilustrasi Pemalakan atau Pungli

Ilustrasi Pemalakan atau Pungli

POJOKJABAR.com, BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum mau mengambil sikap terhadap lima kepala sekolah SMA di Kota Bandung yang terjerat praktik pungutan liar (pungli). Meski sudah dipastikan akan mengambilalih wewenang SMA/SMK dan setingkatnya, saat ini pemprov menyerahkan hal tersebut ke Pemerintah Kota Bandung.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, saat ini pengambilalihan SMA/SMK oleh pemprov belum resmi karena akan mulai berlaku pada 1 Januari 2017. Meski secara administrasi sudah berada di pemprov, namun saat ini kewenangannya masih berada di Pemkot Bandung.

Ahmad Heryawan pun mempersilakan Pemkot Bandung mengambil tindakan tegas terhadap oknum tersebut. “Kami belum resmi, karena kewenangan sepenuhnya mulai 2017,” kata Ahmad Heryawan di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (21/10/2016).

Ahmad Heryawan sangat mendukung langkah yang diambil pemkot tersebut. Menurutnya, ini sesuai dengan semangat yang dicanangkan pemerintah pusat.

“Bagus kalau kota itu menjalankan hasil temuan tersebut. Pasti didukunglah,” katanya. Ahmad Heryawan mengaku telah menerima rekomendasi dari Pemkot Bandung terkait penjaringan oknum kepala sekolah tersebut. “Sudah terima. Tapi perlu diingat, provinsi baru akan menangani SMA itu Januari 2017,” bebernya.

Seperti diketahui, Pemkot Bandung melalui Dinas Pendidikan Kota Bandung memberhentikan kepsek yang sebagian besar merupakan sekolah favorit di Kota Bandung. Beberapa diantaranya lima kepsek SMA Negeri di Bandung yang terbukti melakukan pelanggaran berupa penyalahgunaan kewenangan, yakni SMAN 2, SMAN 3, SMAN 5, SMAN 8, dan SMAN 9. (agp)


loading...

Feeds