KSPI Bandung Barat Sweeping Para Buruh

Para buruh saat unjuk rasa. (KSPI) Kabupaten Bandung Barat (KBB) melakukan sweeping dan menjemput para buruh pabrik di kawasan industri Cimareme, Desa Laksanamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Kamis (20/10/2016).

Para buruh saat unjuk rasa. (KSPI) Kabupaten Bandung Barat (KBB) melakukan sweeping dan menjemput para buruh pabrik di kawasan industri Cimareme, Desa Laksanamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Kamis (20/10/2016).

POJOKJABAR.com, BANDUNG –Puluhan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Serikat Pekerja Nasional (SPN) yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kabupaten Bandung Barat (KBB) melakukan sweeping dan menjemput para buruh pabrik di kawasan industri Cimareme, Desa Laksanamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Kamis (20/10).

Penyisiran dilakukan agar para buruh KBB dapat ikut serta dalam aksi demo para buruh di Gedung Sate Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Aksi demo itu bertujuan untuk mengkritisi dua tahun masa pemerintahan Jokowi-JK serta menuntut pemerintah Jokowi-JK untuk mencabut PP 78/2015, pencabutan UU Tax Amnesty, serta tolak upah murah dengan menuntut kenaikan upah 2017 sebesar Rp 650 ribu.

“Kami akan menuntut penghapusan PP 78/2015 dan Undang-undang Tax Amnesty (pengampunan pajak) karena hal tersebut hanya merugikan kaum buruh saja,” kata koordinator aksi Yayan Mulyana di Cimareme, Kamis (20/10/2016).

Selain dua poin di atas kaum buruh ini juga menolak keras isi surat edaran Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia pada 17 Oktober, tentng data tingkat inflasi nasional dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) tahun 2016. Dikatakan Yayan dalam surat edaran tersebut inflasi nasional tercatat sebesar 3,07 persen sedangkan pertumbuhan ekonomi (PDB) tercatat sebesar 5,18 persen.

Yayan menambahkan sesuai PP No 78/2015 penetapan UMP (upah minimum provinsi) dan UMK (upah minimum kota) tahun 2017, ditetapkan menggunakan nilai inflasi dan PDB. Jika nilai inflasi (3,07) ditambah PDB (5,18) maka jumlahnya hanya 8,25 persen.

“Jadi kanaikan upah minimum hanya 8,25 persen, atau sekitar Rp 180 ribu. Kami menuntut kenaikan upah minimum tahun ini Rp 650 ribu,” jelas Yayan.

Dikatakan Yayan masih banyak perusahaan-perusahaa yang memperkerjakan kaum buruh dengan upah di bawah UMK. Maka dari itu kaum buruh menolak pemberian upah murah dan menuntut kenaikan upah minimum tahun 2017 sebesar Rp 650 ribu.

“Masih banyak kaum buruh yang hanya menerima upah di bawah UMK masih ada yang digaji hanya Rp 1,3 juta per bulan seharusnya Rp 2,2 juta (UMK KBB). Ini namanya pemerasan tenaga buruh,” tutur dia.

Yayan menilai selama dua tahun masa pemerintahan Jokowi-JK, pemerintah belum menunjukan keberpihakan sang penguasa pada kaum kecil yakni kaum buruh. Bahkan kaum buruh menilai dua tahun masa kepemimpinan Jokowi tersebut telah gagal menjalankan amanat konstitusi untuk melindungi warga negaranya terutama kaum buruh, Yayan menilai pemerintah hanya berpihak kepada kaum kapitalis (pengusaha).

“PP 78/2015 dan undang-undang Tax Amnesty hanya undang-undang titipan dari para pengusaha nakal yang jelas-jelas merugikan rakyat kecil (kaum buruh),” ungkapnya.

Selain itu, puluhan buruh pabrik di kawasan industri Cimareme ikut serta turun aksi solidaritas demo buruh menuntut dua tahun masa pemerintahan Jokowi-JK. Puluhan motor dengan atribut bendera ikut iring-iringan di belakang mobil komando aksi demo buruh tersebut. Selain di KBB aksi penyisiran kaum buruh juga dilanjutkan ke kawasan industri Melong Kota Cimahi. (bie)


loading...

Feeds