Terbukti Pungli, Aparatur Pemprov Jabar pun Dipecat !

Ilustrasi Pungli

Ilustrasi Pungli

POJOKJABAR.com, BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat berjanji akan menindak tegas jajarannya jika terlibat praktik pungutan liar terhadap siapa pun. Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menegaskan, pihaknya akan menindak tegas jika ditemukan aparatus Pemprov Jabar yang melakukan pungli.

Ahmad Heryawan mengaku, pihaknya konsentrasi untuk menyapu bersih perilaku petugas pelayanan masyarakat yang menyimpang tersebut. Ahmad Heryawan menilai, hingga saat ini belum ditemukan praktik pungli di jajarannya.

Sehingga, jika menemukan praktik menyimpang di pemprov, dia meminta agar segera melaporkannya.

“Pemprov Jawa Barat mendukung program dari Presiden Joko Widodo tentang Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli),” kata Ahmad Heryawan di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (14/10/2016).

Ahmad Heryawan mengaku setuju dengan adanya program tersebut. Hal ini, kata dia, harus mendapat dukungan dari semua pihak. Nantinya, tambah dia, pemprov akan bekerjasama dengan Polda Jawa Barat sebagai penegak hukum. Pihak Pemprov Jabar akan menjalankan program yang diturunkan dari pihak kepolisian.

Dia menuturkan, warga ataupun pihak terkait lainnya sudah diberi pemahaman agar terhindar dari praktik pungli.

“Sudah saya katakan dan mewanti-wanti jangan pernah bayar apapun kecuali bayar sesuai dengan tarif. Itu juga kalau ada tarifnya, kalau gratis ya jangan pernah ada tarif kan,” katanya.

Ahmad Heryawan kembali mengimbau berbagai pihak di lingkungan pemerintah agar tidak melakukan penyimpangan hukum.

“Kita mengimbau berbagai pihak di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk terus berhati-hati,” katanya.

Sementara itu, menurutnya terdapat sejumlah pendekatan yang dapat dilakukan untuk menanamkan karakter anti korupsi baik kepada segenap aparatur maupun masyarakat pada umumnya. Pendekatan moral, pengawasan yang baik, dan membangun sistem yang sulit dimanipulasi bisa menjadi pilihan.

“(Berbasis) IT, serta memperhatikan kesejahteraan aparatur sesuai kemampuan anggaran. Kalau upaya-upaya tersebut sudah dilakukan semaksimal mungkin, tapi tetap melakukan pelanggaran, berarti itu memang niat buruk, ya kalau itu jelas perlu tindakan hukum,” pungkasnya. (agp)


loading...

Feeds