Lagi… Buruh di Kota Cimahi Tuntut UMK Naik 31%

Buruh Kota Cimahi saat unjuk resa menuntut UMK.

Buruh Kota Cimahi saat unjuk resa menuntut UMK.

POJOKJABAR.com, CIMAHI-Dewan Pengupahan Kota Cimahi telah menetapkan angka kebutuhan hidup layak (KHL) 2016 sebesar Rp 2.320.000. Namun jumlah tersebut masih dinilai masih belum memenuhi keinginan buruh.

Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Kota Cimahi menuntut, agar upah minimum kota (UMK) 2017 di Cimahi naik 31% atau sekitar Rp 600 ribu dari UMK 2016 yang berjumlah Rp 2.275.715.

Buruh menginginkan, penetapan UMK 2017 tidak didasarkan pada PP Nomor 78/2015 tentang Pengupahan, yang mengacu pada UMK 2016, tingkat inflasi, dan pertumbuhan ekonomi.

Demikian disampaikan Ketua KASBI Kota Cimahi, Brend Minardi, kemarin. Lebih lanjut ia pun menolak nilai KHL yang telah ditetapkan Dewan Pengupahan menjadi dasar penentuan UMK 2017.

Ia menilai, PP 78 jelas membatasi kenaikan UMK, sedangkan hasil survei yang didapatkan dari hasil Dewan Pengupahan yang sah, namun dianggap masih jauh dari kebutuhan hidup buruh.

“Buruh tetap menginginkan PP 78 dicabut karena dinilai tidak memihak kepentingan kaum pekerja. Brend bahkan mempertanyakan survei KHL yang dilakukan Dewan Pengupahan, karena nilai KHL itu tidak akan digunakan untuk menentukan UMK,” ujarnya.

Ia menegaskan, meski survei dilakukan Dewan Pengupahan dan menghasilkan sejumlai nilai, tetap saj nilainya tidak akan dipakai.

“Buat apa Dewan Pengupahan mengeluarkan KHL? Yang kami harapkan, PP 78 itu tidak lagi dipakai, karena dengan aturan itu pemerintah malah memenjarakan kesejahteraan buruh,” tuturnya.

Jika hasil survey bisa dijadikan pertimbangan, pihaknya pun mengaku sudah melakukan tiga kali survei KHL pada Juni, Agustus, dan Oktober ini.


loading...

Feeds

Ilustrasi PJU.

Dishub Kota Cimahi Pasang 367 PJU Baru

POJOKJABAR.com, CIMAHI – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cimahi sepanjang tahun ini telah melakukan penambahan Penerangan Jalan Umum (PJU) baru sebanyak …