Jabar Dijadikan Pilot Projek Kasus Kekerasan Perempuan

KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, berita terbaru hari ini, berita terkini

ilustrasi

POJOKSATU.id, BANDUNG– Jabar akan dijadikan pilot projek penanganan kekerasan perempuan. Pasalnya, kasus kekerasan perempuan di tanah Pasundan cukup tinggi dengan angka penduduk  paling banyak di Indonesia.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) Yohana Yembise mengatakan, pihaknya bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melakukan pemetaan dan menyusun grand desain terkait penanganan kekerasan ini.

“Ke depan ini bahwa Jawa Barat bisa bersama-sama kami, karena Jawa Barat penduduknya banyak, perempuannya cukup banyak,” kata Yohana usai bertemu dengan Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar, di Gedung Sate, Bandung, Jumat (10/4).

Yohana menjelaskan, di setiap kabupaten/kota akan dilakukan pemetaan yang meliputi kondisi demografi serta isu yang terjadi di masing-masing daerah. Pemetaan dirasa penting karena perbedaan kondisi di masing-masing daerah.

Usai dilakukan pemetaan, pihaknya bersama pemerintah provinsi akan mencari solusi yang dinilai mampu mengatasi persoalan tersebut. “Dengan begitu, diharapkan kasus kekerasan terhadap perempuan bisa berkurang,” katanya.

Lebih lanjut, meski kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jabar cukup tinggi, Yohana mengapresiasi pemprov karena telah memberlakukan peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Menurutnya, ketahanan keluarga sangat penting dalam mencegah kasus kekerasan terhadap perempuan.

Sementara itu, disinggung banyaknya perempuan asal Jabar yang menjadi korban perdagangan manusia di Sumatera, Yohana mengaku belum mengetahui secara pasti.

“Saya tidak sempat mendengar itu, tapi saya mendengar dari perwakilan P2TP2A bahwa memang banyak perempuan Jawa Barat yang jadi korban trafficking dan kekerasan seksual. Kalau tidak salah di Batam dan Sumut cukup banyak. beliau ketemu korban di sana, jadi kita sudah adakan pembicaraan,” katanya.

Lebih lanjut lagi, Yohana menuturkan, Kemen-PPA akan memberi pelatihan untuk tenaga kerja wanita yang hendak dikirim ke luar negeri. Pelatihan ini dimaksudkan agar TKW Indonesia tak hanya menjadi pembantu rumah tangga saja.

Menurutnya, pelatihan tersebut akan dilaksanakan di tahun ini, termasuk yang digelar di Jabar. “Jadi ini produk kami untuk mempersiapkan, termasuk menginventarisir perempuan di Jawa Barat,” katanya.

Dia menyebut, pihaknya sedang mempersiapkan teknis pelatihan bersama Pemprov Jabar. Dengan pelatihan ini, diharapkan sebutan Indonesia sebagai pengirim pembantu rumah tangga mulai hilang.

Menurutnya, Presiden Joko Widodo sudah mengeluarkan moratorium terkait pengiriman PRT ke luar negeri. Namun, masih banyak perempuan Indonesia yang tertarik untuk bekerja ke luar.

“Untuk kerja di luar memang hak azasi mereka. Jadi ini seperti mempersiapkan mereka agar lebih berkualitas,” katanya.

Selama ini, katanya, banyak TKW yang terkesan tidak siap untuk bekerja di luar negeri. Kebanyakan, para TKW hanya lulusan SD dan SMP serta memiliki kekurangan dalam berbahasa Inggris.

“Mungkin ada calo dan sindikat sehingga mereka bisa ke luar negeri. Akhirnya kan banyak TKW yang dianiaya, diperkosa, bahkan punya anak di luar. Makanya kami melalui lintas kementerian minta bahwa perempuan ini harus dikembalikan dan diberdayakan sepulangnya ke tanah air melalui pelatihan ini,” katanya.

Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar mengatakan, pemprov siap memberi pelatihan bagi para TKW. Pemprov akan menyiapkan pelatihan selama tujuh bulan dengan menggandeng kementerian dan pihak ketiga.

“Diharapkan Mei ini sudah ada pelatihan untuk 3.000 perempuan dari Jabar untuk TKW dengan grade yang lebih tinggi,” kata Deddy. Dia mengatakan, pemprov akan memfasilitasi tempat dan memberi data calon TKW di Jabar.

Sementara untuk persoalan teknis seperti kurikulum, pelatih, dan dana untuk pelatihan merupakan kewenangan dari kementerian terkait. Pelatihan ini, lanjutnya, akan dipusatkan di seluruh daerah di Jabar, terutama di daerah yang menjadi kantong-kantong penyumbang TKW terbanyak.

Deddy mengaku, pelatihan ini merupakan hal yang tepat apalagi permasalahan TKW tergolong kompleks. “Jadi TKW itu bukan hanya kelas PRT lagi, tapi punya keterampilan dan sudah berpendidikan,” katanya.

(radar/bandung/agp)

Feeds