Stadion Persib Bandung Disegel Polisi

Stadion Persib Bandung

Stadion Persib Bandung

POJOKSATU.id, JAKARTA –  Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) yang bakal menjadi markas Persib Bandung disegel. Polisi tak mengizinkan penggunaan stadion tersebut untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) 2016.

Larangan penggunaan stadion yang terletak di Kecamatan Gedebage, Kota Bandung tersebut dilakukan karena polisi masih melakukan penyidikan dugaan korupsi proyek pembangunan stadion tersebut. Penyidikan dilakukan gabungan tim Mabes Polri dan Polda Jawa Barat.

“Kalau dari tenaga ahli tidak memperbolehkan, ya tidak bisa dipakai untuk PON,” ujar Kapolda Jabar, Irjen Pol Mochamad Iriawan,

Jenderal polisi bintang dua itu mengatakan, saat ini pihaknya sangat memerlukan saksi ahli, mulai dari ahli kontruksi, ahli tanah, hingga sejumlah ahli lainnya untuk melihat kelayakan stadion yang bahan bangunannya diduga dikorupsi.

Diklatakan Iriawan, jika pihak ahli merekomendasikan stadion tidak bisa digunakan, maka pihak kepolisian pun tidak akan mengambil risiko. “Malah nanti berisiko, pas ada ribuan orang di sana kemudian ambruk, kan kita malu,” imbuhnya.

Iriawan mengaku sudah berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan untuk mempersiapkan segala kemungkin jika nantinya lokasi tersebut dinyatakan tidak layak untuk dipakai PON 2016.

Rencana awal, Stadion megah yang diproyeksikan menjadi markas Persib Bandung ini dipersiapkan menjadi tempat grand opening PON XIX 2016  tahun 2016 mendatang. Namun, struktur bangunan tersebut sudah mengalami kerusakan dan ambles sebelum digunakan. Karena itulah, polisi langsung melakukan penyidikan untuk mengetahui dugaan adanya korupsi dalam pryek tersebut.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah melayangkan surat kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mengabarkan hal ini.

“Kita sudah mendapat kabar soal berita itu (amblesnya stadion GBLA Gedebage) dari BPKP. BPKP kirim surat ke Pemerintah Provinsi (Jabar) dan kita (Pemprov) sudah kirim surat ke Kementerian PU,” kata Aher. (one)

Feeds